Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto saat bertukar cinderamata usai Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kodiklat TNI, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (17/7/2025). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menekankan pentingnya penguatan strategi komunikasi antara TNI, DPR, dan masyarakat sipil guna mencegah kesalahpahaman publik, terutama terkait peran militer ke depan. Ia menilai, dinamika informasi di masyarakat saat ini rentan terhadap misinformasi dan kekeliruan persepsi, terutama terkait isu militer dan sipil.

Menurutnya, jika menghadapi situasi yang serupa maka harus segera direspons dengan pendekatan komunikasi yang sistematis dan terbuka. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kodiklat TNI, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (17/7/2025).

"Saya harap kita tidak hanya berhenti sampai di kursi ini, tetapi setelah itu kita follow-up dengan berbagai hal untuk mencapai minimum seperti apa yang tadi disampaikan dalam saran,” ujar Yulius.

Maka dari itu, ia mengusulkan agar DPR bersama institusi militer untuk aktif membangun kanal komunikasi yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini, menurutnya, penting untuk mencegah munculnya narasi bahwa militer ingin kembali mendominasi ranah sipil.

"Ke depan, saya pikir pusat-pusat militer, juga organ-organ yang lain, perlu membangun komunikasi yang langsung dengan masyarakat sipil. Supaya tidak muncul lagi kekhawatiran bahwa ini rezim militer mau tumbuh lagi," lanjutnya.

Seiring adanya rencana pembentukan hingga 100 batalyon baru, Yulius melihat keterlibatan militer dalam berbagai aspek pembangunan akan semakin meningkat. Namun, keterlibatan ini, pungkasnya, harus dibarengi dengan transparansi dan strategi komunikasi publik yang profesional. (um/aha)